TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural).

Tetapi pada umumnya, ketika kemiskinan dibicarakan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi.

Namun miskin bukan hanya secara materialis saja dan cara menanganinya bukun hanya cukup dengan bahan makanan yang memadai. Selain itu masih banyak yang perlu diperhatikan dalam menangani kemiskinan yang ada di Indonesia.

B.       Rumusan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.      Bagaimanakah konsep dan indikator kemiskinan versi pemerintah indonesia?

2.      Apakah penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia?

3.      Bagaimanakah strategi penanggulangan kemiskinan?

Dari rumusan masalah di atas maka penulis menegaskan bahwa yang dibahas dalam makalah ini adalah kemiskinan yang ada di Indonesia serta penyebab dan strategi penanggulangannya.

C.      Hipotesis

Dalam konsep pemerintah kemiskinan di Indonesia mungkin hanya dianggap kekurangan dari bahan material sehingga dengan pembagian bahan makanan yang memadai sudah dianggap cukup menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga para pemimpin bangasa ini selalu menciptakan program program baru untuk menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

D.      Tujuan Pembahasan

Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk mengetahui:

1.      Gambaran keadaan kemiskinan di Indonesia.

2.      Penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

3.      Strategi penanggulan kemiskinan.

E.       Manfaat penulisan

1.      Pembaca dapat mengetahui yang termasuk dari kategori miskin bukan hanya sekedar tidak punya materi sehingga tidak ada lagi perselisahan tentang perbedaan persefsi tentang miskin.

2.      Dapat mengetahui penyebab-penyebab sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia tinggi.

3.      Memberikan stragi penanggulan kemiskinan yang dapat ditempuh untuk menekan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Konsep dan Indikator Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan,dan ekonomi.[1]

Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin ini, ada beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai “suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi”.[2] Menurut pendekatan pendapatan,

kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung memengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.[3]

Pendekatan ini, menentukan secara kaku standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar “menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat”.[4] Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. “Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri”.[5]

Indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan di atas dapat dilihat dari

(1) kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak;

(2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat produksi;

(3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis;

(4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;

(5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;

(6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah;

(7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; 

Indikator kemiskinan menurut Bappenas adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.[6]

B.       Penyebab Tingginya kemiskinan di Indonesia

Keterbatasan kecukupan dan mutu pangan dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu. Keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan ditunjukkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha juga ditunjukkan lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama penyebab kemiskinan adalah :

1)      terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;

2)      terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;

3)      terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;

4)      terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;

5)      lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah;

6)      terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;

7)      terbatasnya akses terhadap air bersih;

8)      lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;

9)      memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;

10)  lemahnya jaminan rasa aman;

11)  lemahnya partisipasi;

12)  besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;

13)  tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1)      kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;

2)      terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;

3)      kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;

4)      adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;

5)      adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);

6)      rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;

7)      budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya;

8)      tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance);

9)      pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.[7]

C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

trategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

Berikut beberapa program pengentasan rakyat miskin :

1. Era Presiden Soekarno :

~ Pembangunan Nasional Berencana 8 tahun (Penasbede)

2. Era Presiden Soeharto :

~ Repelita I – IV melalui program Sektoral & Regional

~ Repelita IV – V melalui program Inpres Desa Tertinggal

~ Program Pembangunan Keluarga Sejahtera

~ Program Kesejahteraan Sosial

~ Tabungan Keluarga Sejahtera

~ Kredit Usaha Keluarga Sejahtera

~ GN-OTA

~ Kredit Usaha Tani

3. Era Presiden BJ Habiebie :

~ Jaring Pengaman Sosial

~ Program Penanggulangan Kemiskinan & Perkotaan

~Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal

~ Program Pengembangan Kecamatan

4. Era Presiden Gusdur :

~ Jaring Pengaman Sosial

~ Kredit Ketahanan Pangan

~ Program Penangggulangan Kemiskinan & Perkotaan

5. Era Presiden Megawati :

~ Pembentukan Komite Penganggulangan Kemiskinan

~ Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

6. Era Presiden SBY :

~ Pembentukan Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan

~ Bantuan Langsung Tunai

~ Program Pengembangan Kecamatan

~ Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

~ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.[8]

Untuk lebih memfokuskan tujuan penanggulangan kemiskinan maka data penduduk miskin dikelompokkan:

a)      “Usia lebih dari 55 tahun (aging poor), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif)”.[9] Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial.

b)      “Usia di bawah 15 tahun (young poor), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja)”.[10] Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial.

c)      Usia antara 15-55 tahun (productive poor), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan.[11]

Untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan KPK menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 (dua) cara yaitu

pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan

kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.[12]

BAB III

PENUTUP

Simpulan

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan,dan ekonomi. Untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin ini, ada beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif.  Berdasarkan pendakatan-pendakatan tersebut dapat disimpulkan penyebab kemiskinan ialah terbatasnya kecukupan kebutuhan hidup, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan dan pendidikan serta terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.

Namun, mulai dari pemerintahan presiden Soekarno selalu ada kebijakan-kebijakan untuk menekan tingkat angka kemiskinan yang ada di Indonesia, walaupun belum bisa menekan secara dragtis angka kemiskinan di indonesia namun sudah dapat menekan sedikit demi sedikit tingkat pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Basu, Irawan Basu. Tingkat Kemiskinan di Indonesia ; Jakarta : Intermasa, 1992

Muhammad dan Ridwan Mas’ud. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat Jilid 1, Cet.1 ; Yogjakarta : UII Press, 2005

Mustafa, Nasution., Kebijakan Pemerintah terhadap Tingginya Tinggat Kemiskinan di Indonesia  ; Jakarta : Bangkit Daya Insana, 2008

---

[1] Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat Jilid 1, (Cet.1 ; Yogjakarta : UII Press, 2005), h. 24

[2] Ibid

[3] Irawan Basu, Tingkat Kemiskinan di Indonesia, (t.Cet ; Jakarta : Intermasa, 1992), h. 36

[4]Muhammad, Lot.cit

[5] Irawan, Op.cit, h. 38

[6] Ibid

[7] Muhammad, Op.cit, h. 45

[8] Nasution Mustafa, Kebijakan Pemerintah terhadap Tingginya Tinggat Kemiskinan di Indonesia (t.Cet ; Jakarta : Bangkit Daya Insana, 2008), h. 24

[9] Irawan, Lot.cit

[10] Ibid, h.39

[11] Ibid, h.40

[12] Nasution, op. cit, h.27